Get In Touch
Gubeng Kertajaya V C/47 Surabaya,
East Java, 60286 - Indonesia
info@rised.or.id
Ph: +62 813 3516 1510
Work Inquiries
rised@rised.or.id
Ph: +62 813 3516 1510

Latest Report

Persepsi Konsumen terhadap Kenaikan Tarif Ojek Daring di Indonesia Tahun 2022

Berdasarkan Kepmenhub Nomor 564 Tahun 2022 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat yang Dilakukan Dengan Aplikasi yang dikeluarkan pada tanggal 4 Agustus 2022, pemerintah hendak meningkatkan batas tarif per kilometer dan tarif minimum layanan ojek daring sebesar 30% – 60%.
Dengan menggunakan sampel sebanyak 1.000 responden dari 9 wilayah di Indonesia, RISED melakukan penelitian tentang persepsi konsumen ojek daring terhadap aturan kenaikan tarif tersebut.
Studi menemukan bahwa sebanyak 73,8% responden pengguna ojek daring ingin kebijakan tarif minimum ini dikaji ulang karena kerelaan membayar atau willingness to pay yang relatif lebih rendah daripada kenaikan tarif. Jika diklasifikasi per zona wilayah, penolakan tertinggi terdapat di zona II (Jabodetabek) dengan tingkat penolakan sebesar 76,97%. Di zona I, tingkat penolakan sebesar 69,19% dan di zona III sebesar 68,18%. Apabila tarif ojek daring tetap naik sesuai Kepmenhub No. 564/2022, maka 53,3% responden menyatakan akan kembali menggunakan kendaraan pribadi.

Persepsi Pasar Terhadap Pemanfaatan Fitur Pembayaran Paylater

Dewasa ini, pengembangan ekonomi digital menjadi salah satu agenda pembangunan pemerintah Indonesia. Langkah awal yang dilakukan adalah dengan mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 74 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (Road Map E-Commerce) Tahun 2017-2019 untuk mendukung aktivitas e-commerce. Dengan regulasi tersebut, pemerintah bertujuan untuk memaksimalkan potensi ekonomi digital melalui percepatan pengembangan sistem perdagangan nasional berbasis digital, usaha rintisan berbasis digital (start-up), dan sistem logistik yang terintegrasi. Selanjutnya, strategi pengembangan ekonomi digital secara umum tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Bappenas, 2019). Akselerasi sektor ekonomi kreatif dan digital menjadi salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkualitas. Untuk mencapai targetnya, pemerintah menjadikan transformasi digital sebagai salah satu aspek percepatan pembangunan.

persepsi-konsumen

Persepsi Konsumen terhadap Kenaikan Tarif Minimum Jasa Ojek Daring

Sharing economy merupakan sebuah konsep baru aktivitas ekonomi yang didefinisikan sebagai aktivitas berbagi antar aktor ekonomi yang bertujuan memaksimalkan manfaat sebuah asset atau faktor produksi yang belum maksimal (idle assets) (Retaman, 2017). Namun, aktivitas tersebut tidak mengakomodasi transfer kepemilikan faktor produksi maupun asset, seperti modal fisik yang meliputi mesin produksi, kendaraan, dan gedung. Artinya, aset atau faktor produksi yang dimiliki oleh satu pihak, digunakan secara berbarengan dengan pihak lain tanpa ada perpindahan kepemilikan diantara keduanya. Pada umumnya, sharing economy dilakukan melalui platform digital (Dalberg, 2016: 2). Contohnya adalah layanan transportasi daring seperti GO-Jek dan Grab.