Image by Solopos.com
Permasalahan kesehatan ibu dan anak masih menjadi isu nasional hingga saat ini karena belum tercapainya target yang telah ditetapkan. Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) pada tahun 2017 menyebutkan bahwa terdapat 305 kematian ibu per 100 ribu kelahiran di Indonesia. Salah satu penyebab utamanya adalah terlambatnya penanganan dan pengambilan keputusan saat terdapat komplikasi pada masa kehamilan. Dalam teori Three Delays Model, terdapat 3 permasalahan utama keterlambatan ini: keterlambatan dalam mencari pertolongan, keterlambatan dalam menjangkau fasilitas kesehatan, dan keterlambatan penanganan yang cukup saat berada di fasilitas kesehatan.
Pada dasarnya, keterlambatan ini berkaitan erat dengan bagaimana orang-orang sekitar, dalam hal ini suami dan keluarga, berinteraksi dengan ibu hamil. Interaksi yang tidak begitu baik atau keterbatasan ibu hamil dalam mengambil keputusan mungkin akan berdampak pada penundaan akses terhadap program-program pelayanan ibu hamil di fasilitas kesehatan.
Pada program pelayanan ibu hamil, terdapat beberapa tolak ukur yang menggambarkan kesuksesan program ini. Tolak ukur pertama adalah frekuensi kunjungan ANC (Antenatal Care) yang merupakan pemeriksaan kehamilan rutin (umumnya sebanyak empat kali) untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental pada ibu hamil selama masa kehamilan hingga proses kelahiran. Indikator kedua adalah frekuensi kelahiran yang dibantu skilled birth attendant (SBA) dalam hal ini tenaga professional, terutama bidan atau dokter spesialis Ob-Gyn. Indikator ketiga adalah Facility-based Delivery (FBD) yang merupakan kondisi apakah ibu hamil pada akhirnya melahirkan di fasilitas kesehatan yang memadai.
Adanya 3 indikator ini menarik berbagai studi untuk menguji faktor-faktor penentunya, salah satunya adalah tingkat otonomi ibu hamil dalam membuat keputusan terkait akses terhadap fasilitas kesehatan. Studi Rizkianti et al. (2020) menemukan bahwa tingkat otonomi ibu hamil terhadap akses fasilitas kesehatan hanya berpengaruh pada frekuensi ANC atau masa kehamilan saja. Temuan ini secara empiris terjadi karena selama masa hamil, istri cenderung masih memiliki kendali yang kuat dalam menentukan akses fasilitas kesehatan selama masa kehamilan. Namun, studi tersebut tidak menemukan dampak yang signifikan dari tingkat otonomi ibu hamil terhadap kondisi SBA dan FBD. Kondisi ini mengindikasikan bahwa saat seorang ibu hendak melahirkan, orang-orang sekitarlah yang justru mengambil peran besar dalam menentukan aksesibilitas terhadap fasilitas kesehatan, terlepas dari tingkat otonomi ibu hamil dalam mengambil keputusan.
Adanya temuan dari studi Rizkianti et al. (2020) tersebut menarik suatu simpulan bahwa program kehamilan untuk mengurangi tingkat kematian ibu dan anak seharusnya tidak hanya menarget ibu hamil, tetapi juga suami atau keluarga yang berpengaruh dalam proses kelahiran nanti. Program ini dapat berupa sosialisasi dan edukasi tentang bagaimana seharusnya mekanisme ibu hamil yang sedang kontraksi harus ditangani oleh orang sekitar. Sebab, rendahnya pengetahuan tentang mekanisme ini berpotensi pada penanganan yang kurang tepat, misalnya membawa ibu hamil pada traditional birth attendant (TBA) atau tenaga medis non-kebidanan lainnya. Pada akhirnya, apabila program sosialisasi ini berjalan baik, target penurunan kematian ibu dan anak akibat melahirkan juga dapat tercapai.
***Artikel ini disarikan dari Diskusi Internal RISED #4 tentang “Woman Decision-Making Autonomy in The Household and The Use of Maternal Health Services: An Indonesian Case Study” yang ditulis oleh Anissa Rizkianti, Tin Afifah, Ika Saptarini, Mukhammad Fajar Rakhmadi (2020).
***Penyari diskusi: Mohammad Zeqi Yasin (Divisi Penelitian)